Ahmad Barik Bongkar Dugaan Kejanggalan Prosedur BNNP Sumbar dalam Sidang Praperadilan

BUKITTINGGI — Kuasa Hukum Pemohon, Advokat Ahmad Barik, S.H., mengungkap sejumlah hal yang dinilainya janggal dalam proses hukum yang dilakukan BNNP Sumatera Barat terhadap kliennya. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Barik saat diwawancarai di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu (2/9/2026), setelah mengikuti persidangan Praperadilan Nomor Register 4/Pid.Pra/2026/PN Bkt.

Ahmad Barik mengatakan pihaknya menempatkan dugaan cacat prosedur pada tahap awal sebagai salah satu pokok yang diuji dalam persidangan. Ia menggunakan pendekatan Fruit of the Poisonous Tree atau Doktrin Pohon Beracun untuk menjelaskan argumentasi hukumnya.

Baca juga: Sri Melati, SH Advokat Kota Bukittinggi Laporkan Notaris Reni Yulianti, Berujung Pemberhentian Tidak Hormat

“Kalau tindakan awalnya cacat secara hukum, maka tindakan hukum yang lahir setelahnya harus diuji keabsahannya. Itu yang sedang kami buktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang kami ajukan, ” ujar Ahmad Barik.

Dalam persidangan Rabu, pihak Pemohon menghadirkan dua saksi fakta, yakni Khalifatih Islami dan Irma Putri Amri. Menurut Ahmad Barik, keterangan kedua saksi menjadi bagian penting untuk menguji rangkaian peristiwa yang terjadi di kediaman Kubu Apa maupun di lokasi toko usaha keluarga.

Baca juga: Hj. Sri Melati, S.H. Pimpin Tim Kuasa Hukum 12 Tergugat dalam Sengketa Waris Hotel Limas Bukittinggi

Di sisi lain, BNNP Sumatera Barat menghadirkan Penyidik Thariq Ilhamdi Khairi sebagai saksi fakta. Dalam pemeriksaan silang, Kuasa Hukum Pemohon mempertanyakan sejumlah keterangan saksi, terutama mengenai keberadaan dan tindakan petugas di lokasi yang dipersoalkan.

Ahmad Barik juga menyinggung sejumlah alat bukti surat yang telah diajukan pihaknya dalam persidangan, termasuk dokumen dari PTSP Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang menurut pihak Pemohon berkaitan dengan administrasi SPDP perkara tersebut.

Baca juga: Pemuda Coba Tipu Wali Kota Tangerang Ngaku Sepupu Ketua PWI

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta seluruh tindakan penegakan hukum diuji berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Hakim yang akan menilai seluruh fakta, keterangan saksi dan alat bukti yang ada, ” tegasnya.

Ia berharap Hakim Tunggal yang memeriksa perkara dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca juga: Kuasa Hukum Arki Soroti Dugaan Penahanan Kedaluwarsa dan ATM Rp60 Juta, BNNP Sumbar Ajukan 47 Bukti

“Bagi kami, hukum harus berdiri tegak dan prosedur harus dipatuhi oleh siapa pun. Itulah yang kami perjuangkan dalam praperadilan ini, ” pungkas Ahmad Barik.(Lindafang)